Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Juni, 2009

Pengantar:

Satu hari sebelum tulisan ini diterbitkan, aku baru punya kesempatan ke Kota Paringin, Ibu Kota Kabupaten Balangan. Berangkat sekitar pulul 09:00 WITA dari Kota Barabai, aku hanya punya waktu sekitar enam jam untuk mengumpulkan bahan tulisan dan wawancara. Sekitar pukul 17:00 WITA, aku kembali ke Kota Barabai dan baru setelah selesai sholat Magrib bisa mulai menulis. Akhirnya, dengan ketergesaan dan keterbatasan, sekitar pukul 08:00 WIT, tulisan ini baru bisa ku kirim ke redaksi di Banjarmasin.

* * *

“Kapan Layangan Kita Naikkan”

Suasana sekretariat PPKB di Paringin menyambut kedatangan tim Departemen Dalam Negeri yang dipimpin Mendagri Hari Sabarno, 8 April 2003

Suasana sekretariat PPKB di Paringin menyambut kedatangan tim Departemen Dalam Negeri yang dipimpin Mendagri Hari Sabarno, 8 April 2003

Bagian Pertama

Empat puluh tahun berjuang hingga harus mengeluarkan tiga resolusi. Bermain layang-layang menjadi penyemangat

Tak banyak yang tahu, bila sebenarnya, empat  puluh tahun lamanya masyarakat Balangan memperjuangkan berdirinya kabupaten itu, melalui beberapa tokoh yang tergabung dalam Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan  (PPKB). Dipimpin oleh Maskampiun dengan Sekretaris Umum M. Saderi Utal, PPKB mengeluarkan “Resolusi Pertama” pada 13 Desember 1963. Namun, tuntutan melepaskan diri dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), tak membuahkan hasil.

Lima tahun kemudian, tepatnya 29 Juli 1968, PPKB periode berikutnya yang diketuai M Kurdi B, menyampaikan “Resolusi Kedua”. Kala itu beredar kabar, DPRD HSU telah menyetujui pemekaran Balangan menjadi kabupaten. Kenyataannya, tidak satu pun keputusan wakil rakyat di Kota Amuntai yang membenarkan desas-desus itu. Alhasil, resolusi kedua inipun menemui jalan buntu.

5 April 1999, Almarhum H Suhailin Muchtar yang kala itu menjabat Bupati HSU, pernah melontarkan pernyataan berbau provokatif. “Kapan layang-layang kita dinaikkan?” ujarnya di hadapan peserta Dialog Aspirasi Masyarakat Balangan, di sekretariat PPKB di Kota Paringin. Pertanyaan Bupati HSU dua periode (1992 – 2002) ini sarat kiasan, walau boleh jadi dianggap provokatif oleh sebagian kalangan.

Mungkin sadar pernyataannya bisa membuat penafsiran beragam, kiasan itu buru-buru disambung Suhailin.”Bukankah sekarang musimnya orang bermain layang-layang?”, ujarnya lagi. Namun, apapun maksud dan makna kata-katanya kala itu, warga Balangan sepakat mengartikannya sebagai:  kapan rakyat bergerak lagi untuk memperjuangkan berdirinya kabupaten Balangan?

Pernyataan kiasan oleh seorang Suhailin, membuat situasi politik pada masa itu memanas. Gelombang unjuk rasa menuntut pemekaran suatu daerah, baik menjadi kabupaten maupun provinsi, terjadi dimana-mana. Boleh jadi, inilah yang dikiaskan Suhailin sebagai “musimnya orang bermain layang-layang.”

Suhailin, putera Balangan yang memimpin HSU itu, seperti hendak menyindir PPKB. Karena kenyataannya, PPKB pasif selama bertahun-tahun. Ia “memanas-manasi” PPKB agar bergerak. Dukungan untuk bergerak pun datang dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan di Kota Paringin.

Maka, tak lama setelah pertemuan itu kepengurusan PPKB kembali diaktifkan. Manis sekali apa yang diistilahkan oleh Idham Chalid, salah seorang pengurus PPKB, yang menyebutnya sebagai “penyegaran” kepengurusan. Rapat pun diadakan berpindah-pindah. Di sekretariat PPKB (di kemudian hari pernah menjadi kantor Bupati Balangan, lalu jadi komplek perkantoran Dinas Perhubungan dan Dinas Pertambangan Balangan, sekarang Sekretariat KPU Balangan, red), di kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) HSU  (SKB Balangan sekarang, red), di posko PPKB (losmen “Balangan” milik Drs Abdul Syukur), juga di kediaman Idham Chalid di Jalan Ki Hajar Dewantara, Paringin Barat.

Hasilnya, 13 Mei 1999, di bawah kendali Ketua Umum H  Syakhrani Aseng, PPKB mengeluarkan “Resolusi Ketiga”. Dalam resolusi itu mereka menuntut Balangan lepas dari HSU, menjadi pemerintahan yang definitif. Resolusi yang tinjauan ilmiahnya dikerjakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ini, diserahkan kepada DPRD HSU pada 17 Mei 1999. Dan dalam hitungan bulan, segenap wakil rakyat di Kota Amuntai, secara bulat mengeluarkan keputusan: HSU merelakan Balangan berpisah dan menjadi kabupaten mandiri.

bersambung

Read Full Post »

Pengantar:

Entah dapat ide dari mana, suatu hari redaksi memerintahkan para PSK (Pekerja Sinar Kalimantan) untuk membuat tulisan tentang sejarah singkat dan makna lambang kabupaten tempat tugas masing-masing. Kebetulan, PSK yang bertugas di Kabupaten Balangan, sekitar 60Km dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah tempat aku bertugas, berhenti. Jadilah aku, wartawan yang terdekat ditugasi pula mengerjakan tulisan untuk kabupaten itu. Tugas yang cukup merepotkan. Karena aku bukan orang asli kedua kabupaten itu. Akhirnya, satu minggu lebih kedua tulisan baru terselesaikan.

* * *

Dari Birayang Ke Barabai

Bagian Pertama

Keinginan mengurus daerah sendiri. Barabai Road, pedoman mencari kebebasan. Sepuluh tahun setelah Indonesia merdeka, Panitia Penuntutan dibentuk.

Birayang, boleh jadi merupakan kota sejarah dan perjuangan bagi masyarakat Hulu Sungai Tengah (Hulu Sungai Tengah). Dizaman penjajahan Belanda, kota kecamatan ini merupakan sentral kegiatan perang gerilya pejuang. Kota Barabai sendiri, kala itu merupakan Kota Kontroler, satu tingkat dibawah Kandangan yang merupakan Kota Asisten Residen dari Residen Bandjarmasin.

Di Birayang, tercatat banyak peristiwa berdarah dan perjuangan, jauh sebelum HST lahir. Tercatat,   Markas Besar Pasukan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, pernah dibentuk di kota ini, berkedudukan di Djati Simpang Tiga Birayang.  Banyak torehan sejarah pada kota ini yang penuh air mata dan darah.

Pambakal Aran, meski kata yang keluar dari mulut tuanya tak lagi jelas, pria berumur hampir satu abad ini masih mampu bertutur tentang sejarah perjuangan dibumi  Murakata. Lelaki renta yang kini tinggal di Desa Cukan Lipai, Kecamatan Batang Alai Selatan (BAS), bergetar dalam arti sebenarnya, ketika menuturkan sejarah yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah anak sekolah masa kini.

Atau  Rusli Panangah, yang kala itu masih 22 tahun, Kepala Markas Pasukan Penggempur dan Pasukan Riwas, Markas Daerah R 27, berkedudukan di Birayang. Meski pendengarannya tak lagi sempurna, semangat dan jiwa seorang pejuang masih nampak nyata. Bergetar disetiap kata yang terucap, ketika memorinya mencoba memutar kembali kenangan masa silam.

Bagaimana gegap gempitanya peristiwa heroik dalam pertempuran sporadis, seperti Pertempuran di Durian Paparangan, Kampung Benteng Baru Wawai, Pertempuran di Tanah Habang Cukan Lipai, Pertempuran di Djati Habulan Kuba Birayang atau peristiwa berdarah penurunan bendera Belanda di Kantor Pemerintah Militer Belanda Batang Alai (rumah dinas camat BAS sekarang, red).

Dari serentetan sejarah panjang perjuangan di bumi Murakata ini, akhirnya melahirkan pemikiran dan keinginan untuk mengatur serta  mengurus sendiri wilayah Barabai oleh  urang Barabai sendiri. Hal tersebut didasarkan pada realita sejarah, bahwa sejak zaman penjajahan Belanda sudah ada Barabai Road, yang mana pengurusan kepentingan daerah atau pengurusan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada Barabai. Selain itu, syarat-syarat untuk ber-otonomi daerah bagi Barabai sudah terpenuhi.

Keinginan masyarakat dan tokoh Barabai kala itu bukan tanpa dasar. Atas dasar hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Februari 1957, tentang ditetapkannya Barabai sebagai Kabupaten Administratif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1954 tetang penetapan Kabupaten Administratif  Barabai menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah.

2 September 1953, sekitar enam tahun setelah sepak terjang Rusli Panangah, Pambakal Aran dan para pelaku sejarah lainnya, tokoh masyarakat menggelar musyawarah menuntut Barabai menjadi Daerah Otonomi sendiri. Selama kurang lebih sembilan bulan, para tokoh seperti H Ali Baderun, Abidarda, Abdul Muis Ridhani, H Sibli Imansyah, Surya Hadi Saputra, dan A Thalib memberikan amanat agar dibentuk kepanitiaan.

Sesuai amanat yang diberikan para tokoh itu, maka dibentuklah Panitia Penuntut Sementara yang terdiri dari H Salim sebagai Ketua, Osvia Arafiah sebagai Sekretaris, Abdul Muis Ridhani sebagai Bendahara dan Pembantu masing-masing A Zainie JS, Taplih M, Faisal Ambrie, Anang Iberahim dan H Syahranie Achmad.

28 Maret 1954, dibentuk panitia yang terdiri dari Partai Murba, Partai Parindra dan PNI, bertindak sebagai pengundang pada rapat-rapat selanjutnya. 4 April 1954, sepuluh tahun setelah Indonesia merdeka, dilaksanakan rapat pertama di rumah Asisten Wedana, Abdul Muis Ridhani, yang menghasilkan pembentukan Panitia Penuntutan Kabupaten Barabai.

bersambung

Read Full Post »

Dari Birayang Ke Barabai

Bagian Kedua

Mendapat dukungan, berangkat ke Jakarta. 24 Desember 1959, hari bersejarah itu. Dibuatkan lambang kedaerahan. Pejuang asli daerah tak lagi dikenal.

Selama kurun waktu tahun 1956, rencana pembentukan Kabupaten HST mendapat dukungan dari beberapa pihak. Antara lain, tanggal 28 Juni pernyataan dukungan dari DPRD Sementara Hulu Sungai Selatan di Kandangan dan DPRD Sementara Hulu Sungai Utara di Amuntai. 4 Juli ditahun yang sama, Kerukunan Keluarga Kewedanaan Barabai (K3B) di Banjarmasin turut mengeluarkan pernyataan dukungan. Hingga akhirnya, 6 September tahun itu juga, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan menerbitkan Surat Desakan kepada Mendagri di Jakarta.

Untuk mempercepat proses pembentukan, berangkatlah beberapa tokoh masyarakat Barabai menghadap Mendagri di Jakarta. Mereka adalah H Sulaiman Kurdi, Ali Baderun, A Zainie YS, dan H Muchyar Usman. Akhirnya, 17 Maret 1958 Kabupaten Administratif Barabai diresmikan, dengan H Basri BA sebagai Pejabat Kabupaten Administratif.

24 Desember 1959, berdasarkan Keputusan Gubernur atas nama Mendagri, dilaksanakan serah terima antara pejabat Bupati HST dengan penyerahan Daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah. Tanggal 24 Desember itu pulalah yang kini diperingati sebagai hari jadi kabupaten ini.

Setelah pengakuan dan peresmian Barabai sebagai ibukota Kabupaten HST, dibuatlah lambang kedaerahan. Lambang itu sendiri berbentuk perisai bersudut tiga, dengan gambar pohon karet berakar tiga dan padi. Ditengah-tengahnya tertera tulisan Murakata, dengan tulisan Barabai diatasnya.

Perisai bersudut tiga bermakna sanggup mempertahankan daerah dan konsekuen. Gambar pohon karet dan padi, melambangkan sumber kehidupan masyarakat HST yang mayoritas petani karet dan padi. Tiga garis pada pohon karet bermakna bahwa dari tiga kewedanaan bersatu membentuk satu wilayah, yaitu HST. Tiga akar pohon karet, bermakna kesuburan tanah yang berasal dari tiga sungai, yaitu sungai Barabai, sungai Batang Alai dan Sungai Labuan Amas.

Gambar setangkai padi masak yang merunduk pada lambang daerah, melambangkan kepribadian masyarakat yang sopan, santun dan rendah hati, tetapi berhasil dalam berkarya. Seperti makna yang terkandung pada tangkai padi yang kian berisi kian merunduk. Gambar bulir padi berjumlah 24 buah, senantiasa mengingatkan pada peristiwa bersejarah diakuinya HST sebagai kabupaten.

Untaian kata Murakata, merupakan kependekan dari mufakat, seia sekata dalam gerak dan fikiran. Sedang pita putih tempat tulisan Murakata terpatri, melambangkan sesuatu yang melambangkan kebaikan. Kata Barabai sendiri sebagai rujukan sebuah wilayah.

Begitulah, perjalanan panjang sebuah kabupaten dalam mencari dan mendapatkan pengakuan. Kini, para pelaku sejarah yang tersisa merajut hari tua, jauh dari hiruk-pikuk Kota Barabai yang terus berbenah dan menggeliat.

Pambakal Aran, kini menghitung hari di rumah kecilnya di Desa Cukan Lipai, BAS. Meski yang disandangnya kini hanyalah cangkul, bukan lagi senapan mesin seperti dulu ketika ia berjuang, tapi semangat perjuangan masih berkobar manakala mata tuanya menerawang. Rusli Panangah sepertinya jauh lebih beruntung. Diusianya yang hampir satu abad itu, ia masih sanggup kawin lagi dan hidup bahagia dengan istri mudanya di Kota Birayang.

Sayangnya, semua sejarah bermandikan darah dan air mata yang tertumpah, tak banyak diketahui oleh generasi sekarang. “Pejuang itu Pangeran Diponegoro, Patimura dan Pangeran Antasari,” ujar Rastaferian Pasya, murid kelas II sebuah sekolah dasar di Kota Barabai. Miris memang, bila generasi Barabai tak lagi tahu siapa yang berjuang untuk daerahnya. Untunglah, ia masih mengenal Pangeran Antasari. Ah…

Tamat

Read Full Post »

Jelajah Pelacuran

Pengatar:

Redaktur kami memang kreatif.

Suatu hari, kami para PSK (Pekerja Sinar Kalimantan) diperintahkan membuat tulisan tentang aktivitas pelacuran diwilayah masing-masing. Tulisan-tulisan itu akan diterbitkan berseri dan berurutan, dari kota-kota di Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dalam rubrik investigasi “Jelajah Pelacuran”. Aku yang saat itu tugas di Kota Rantau namun berdomisili di Kota Barabai, harus rela membuat tulisan untuk dua wilayah itu. Menjengkelkan…

Kami para PSK yang bertugas di Hulu Sungai (minus wartawan yang bertugas di Tabalong) sangat bingung. Karena dari wilayah Hulu Sungai yang meliputi enam kabupaten, hanya satu kabupaten, yaitu Tabalong yang memiliki tempat prostitusi. Lima kabupaten sisanya, terkenal agamis dan tidak memiliki tempat khusus lendir itu. Namun oleh redaksi, kami diperintahkan menulis aktivitas esek-esek yang tidak hanya kasat mata, tetapi juga terselubung.

Teman-teman sempat ketakutan. Mereka takut disaat liputan dengan pelaku bisnis ini akan tergoda. Akupun begitu. Namun aku justru takut nara sumber yang tergoda, he he he…

“Jelajah Pelacuran”, akhirnya menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Karena pada penyajiannya, rubrik investigasi ini tidak hanya mengekspose kegiatan yang masih berlangsung, tapi juga yang sudah mati alias tinggal kenangan.

Setiap hari, dikolom SK Phone banyak sekali SMS yang masuk. Sebagian dari ibu-ibu yang keberatan bila lokasi maksiat itu digambarkan dengan jelas lengkap beserta alamat. Namun banyak juga yang setuju, dengan alasan itulah kondisi yang sebenarnya. Terpulang kepada iman masing-masing, mau ketempat itu atau menghindarinya.

Terlepas dari itu semua, suka atau tidak, disadari atau tidak, inilah fakta…

* * *

Bagandakan Dan Ajang Mencari Jodoh

Bagian Pertama


Bisnis esek-esek dan prostitusi, boleh jadi sama tuanya dengan umur manusia itu sendiri. Meski begitu, bagi pria hidung belang jangan harap menemukan lakolisasi atau tempat khusus “lendir” ini diwilayah Hulu Sungai, khususnya Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah.

Tetapi, bukan berarti di kedua kabupaten itu bebas dari kegiatan penuh keringat dan desah ini. Hanya saja kemasan, modus dan aturan mainnya berbeda dibanding wilayah lain yang menyuguhkan secara terang-terangan dan vulgar.

Kabupaten Tapin, sekitar tahun 1996, seiring ramainya ekspoiltasi tambang batu bara di kabupaten itu, geliat pelacuran sempat marak. Disini, bisnis syahwat terbungkus rapi dengan kedok warung minum. Karena warungnya hanya buka malam hari, maka biasa disebut warung malam.

Yang terkenal waktu itu dengan pesona warung malamnya adalah kawasan Parandakan, Kecamatan Lok Paikat, dekat perbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Konon, warung malam dikawasan ini selain menyediakan wadai (kue, red), juga siap dengan layanan plus-plus.

Para penjaga warung yang terdiri dari beberapa wanita muda, biasanya bukan penduduk setempat. Si empunya warung menyewa tanah disana, lalu memboyong beberapa wanita muda sebagai pekerja. Warung  hanya beroperasi malam hari. Sedang siang hari, para pekerjanya tidur, membalas kerja keras tadi malam.

“Pelanggan mereka kebanyakan para supir, seperti supir truck dan mobil tanki. Biasanya setelah ngobrol diwarung sambil menikmati secangkir kopi hangat, dilakukan tawar menawar. Bila tercapai kata sepakat, tinggal cari tempat,” ujar Budi, warga Kota Rantau.

Menurut Budi, warung hanya dijadikan kamuflase dan tempat bertransaksi semata. Tawar menawar dilakukan disana. Setelah sepakat, sang wanita siap memberikan kehangatan lain, yang lebih hangat dari secangkir kopi. Aktivitas seksual tentu saja tidak dilakukan ditempat itu, tetapi ditempat lain yang hanya mereka berdua dan Tuhan yang tahu.

Dari keterangan Budi, tidak sulit mengetahui warung malam yang tidak hanya menjual wadai ini. Bila menemui warung yang hanya buka malam hari, penjaganya berpenampilan menantang dengan dandanan sedikit menor dan terdiri dari beberapa wanita muda yang kijilkijil (genit, red), bisa dipastikan warung itu menjual barang lain selain wadai atau kacang goreng.

Tak jarang para wanita itu meninggalkan warung mereka untuk waktu yang cukup lama. Biasanya, mereka dibooking dan dibawa para supir pelanggannya, hingga ke Banjarmasin dan provinsi tetangga. Dengan begitu, perjalanan tentu lebih menyenangkan.

Saat ini, aktivitas seperti itu sudah tidak ditemui lagi di kawasan Parandakan. Razia dan penertiban yang dilakukan aparat serta sangsi sosial dari masyarakat, membuat pelaku tak lagi mempunyai ruang untuk mengaspirasikan perilaku yang tak bisa dikatakan benar itu.

“Tapi dari issu yang saya dengar, dibeberapa kawasan tambang dan jalur angkutan batu bara seperti Sungai Puting, masih ada warung malam seperti itu,” ujar Budi.

bersambung

Read Full Post »

Jelajah Pelacuran

Bagandakan Dan Ajang Mencari Jodoh

Bagian Kedua

Fenomena warung malam juga terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kawasan yang terkenal dengan warung malamnya adalah Desan Tilang, Kecamatan Batang Alai Utara, dekat perbatasan Paringin, Kabupaten Balangan sekarang.

Di Tilang, aksi warung malam tergolong lebih berani. Dengan modus yang sama seperti di Parandakan, warung malam ini malah menyediakan tempat untuk kencan sesaat. Menurut pengakuan Yayan, seorang supir mobil tanki, dari lima warung malam di Tilang, tiga diantaranya menyiapkan kamar khusus indehoy.

“Pemilik warung bertindak sebagai germo. Sedang para wanitanya kebanyakan bukan urang Banjar, tapi urang seberang pulau,” ujar Yayan yang mengaku beberapa kali menghilangkan penat diwarung malam.

Pertengahan tahun 2008, setelah beberapa saat aktivitas itu mulai pudar, tersiar khabar warung malam kembali bergeliat. Atas informasi dan desakan warga saat itu, petugas melakukan razia dan penertiban. Hasilnya cukup mengejutkan. Tak kurang dari 11 orang wanita penjaja cinta terjaring dalam operasi.

Terlepas dari aktivitas esek-esek diwarung malam, ada fenomena lain yang muncul dari sisi keberadaan warung malam di Hulu Sungai, khususnya Hulu Sungai Tengah. Para penjaga warung malam kebanyakan adalah janda muda. Selain membuka warung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mereka sekalian mencari jodoh.

Sambil menjaga warung, bila bisa melakukan pendekatan, mereka tidak keberatan diajak berpacaran atau bagandakan. Dengan menjalin hubungan seperti itu, urusan bawah pusar bisa diatur. Karena sejujurnya, sang janda juga butuh pelampiasan akan kebutuhan biologisnya. Imbalannya, sang gandak (pacar, red) harus memenuhi kebutuhan dan tuntutan ekonomi mereka.

Seringkali motivasi janda-janda itu membuka warung memang untuk mencari jodoh. Begitu mendapatkan gandak, mereka minta dikawini, tak peduli sang gandak sudah beristri, punya anak atau bahkan sudah punya cucu. Bagi mereka, status sebagai istri kedua atau istri simpanan jauh lebih terhormat. Lagi pula, dengan begitu mereka terhindar dari pergaulan tanpa status dan pergunjingan warga sekitar serta tidak melacurkan diri.

Mungkin karena apa yang mereka lakukan bukan didasari cinta dan semata-mata bermotif ekonomi, akhirnya banyak perkawinan yang hanya menghasilkan anak. Ujung-ujungnya cerai, dan mereka kembali menjanda untuk kesekian kalinya. Bila sudah begitu, warungpun kembali dibuka.

Karena itu, bila singgah disebuah warung di Hulu Sungai, jangan kaget ketika menemukan seorang gadis belasan penjaga warung yang ternyata pernah menikah tiga sampai empat kali.

Tamat

Read Full Post »

Pengantar:

Ini adalah tulisanku yang TAK PERNAH dimuat redaksi. Sejatinya, ini kusiapkan untuk rubrik “Opini”. Namun karena pertimbangan bisa memperkeruh keadaan, tulisan ini tak pernah ditayangkan.

Semua bermula ketika harian kami, Sinar Kalimantan (SK), menerbitkan berita tentang anggota Partai Golkar yang menabrak seseorang hingga meninggal dunia.

Saat kejadian, sang anggota partai menggunakan mobil operasional Golkar yang berwarna kuning dan bergambar lambang partai. Entah mengapa, peristiwa itu tidak diekspose media lain selain SK.

Sebagai media yang bertanggung jawab, kami berkewajiban mengikuti perkembangan setiap kasus yang diberitakan, termasuk tabrakan maut mobil Golkar itu.

Pada perkembangannya, kasus ini menjadi sangat menarik. Karena pihak Golkar yang berjanji menyantuni keluarga korban, ternyata bohong. Namun lagi-lagi tak satu mediapun berani memberitakannya, selain SK.

Tanpa ada tendensi apapun, semata memberitakan perkembangan kasus ini kepada masyarakat, kasus ini dinaikkan hingga tiga kali. Selain itu, SK juga menayangkan karikatur yang menggambarkan sebuah mobil kijang berlambang Partai Golkar menabrak seseorang (sesuai kejadian aslinya).Disampingnya, berdiri Bapak Yusuf Kalla.

Sialnya, karikatur itu terbit bertepatan dengan kedatangan Yusuf Kalla ke Banjarmasin. Konon, pihak Golkar sempat membujuk redaksi agar tidak menayangkan karikatur itu.

Golkar merasa dipojokkan. Entah karena merasa kuat, besar dan hebat, SK dimeja hijaukan dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Agak membingungkan sebenarnya. Karena Golkar sebagai partai besar ternyata tidak memahami Undang-Undang Pers. Bahkan Golkar tidak menggunakan hak jawab mereka sebelum mempidanakan sebuah media.

Konyol… Ulah Golkar memicu reaksi masyarakat. Kolom SK Phone setiap harinya dipenuhi SMS berisi dukungan untuk SK dan hujatan kepada Golkar. Walau memang ada sebagian kecil (sedikit sekali) yang memberikan dukungan kepada Golkar.

Sebagai seorang PSK (Pekerja Sinar Kalimantan) dan warga negara Indonesia, aku  marah. Aku memandang apa yang dilakukan Golkar sebagai peninggalan Orde Baru yang mestinya tak lagi ada. Ini upaya pembelengguan.

Berkaca pada peristiwa kerusuhan 23 Mei 1997 di Banjarmasin, aku mencoba menuangkan kegelisahan. Hasilnya? Baca saja tulisan yang tak pernah ditayangkan ini. Bacalah…

* * *

Keramat Kuning

Kuning, dalam kosmologi masyarakat Banjar, warna ini memiliki arti dan tempat khusus. Warna kuning sering dihubungkan dengan kekeramatan. Kuning adalah sesuatu yang sakral, sakti.

Sejak zaman nenek moyang, urang Banjar mendiskrifkan warna kuning sebagai keagungan.

Perhatikan saja pakaian adat Banjar yang dimonopoli warna kuning. Begitu juga dengan pelaminan pengantin Banjar yang didominasi warna kuning. Bahkan, kuburan alim ulama yang dikeramatkan, diberi kelambu kain warna kuning.

Hampir semua hal yang bernuansa kuning di bumi Lambung Mangkurat ini, bermakna sakral dan magis.

Sangat menarik ketika senja yang berpendar kuning, oleh urang Banjar dimaknai sebagai sesuatu yang sakral, sarat dengan nuansa magis.

Terlepas dari semua kesakralan, kekeramatan, kesaktian dan magisitas warna kuning bagi urang Banjar, Golkar, sebuah partai politik besar dinegeri ini memilih kuning sebagai warna mereka. Walau mungkin bukan terinspirasi dengan kesakralan kuning bagi urang Banjar, tapi setidaknya, Golkar cukup keramat bagi urang Banjar.

Sebagai partai besar, Golkar memiliki segudang orang-orang hebat dibidangnya masing-masing. Dan tentu saja, Golkar juga banyak mempunyai orang-orang dengan tingkat perekonomian diatas rata-rata. Para konglomerat dan pengusaha. Wajar sebenarnya, karena bukankah Golkar partai besar???

Namun, sebesar dan sekeramat apapun Golkar, setidaknya ditanah Sultan ini Golkar pernah kehilangan kekeramatannya.

Banjarmasin, Jum’at, 23 Mei 1997. Hari itu merupakan putaran terakhir kampanye untuk partai dengan lambang pohon beringin ini. Karena hari terakhir sekaligus menutup seluruh rangkaian Pemilu 1997 di Banjarmasin, wajar bila mereka akan tampil habis-habisan. Tetapi niatan itu gagal. Yang terjadi, justru Golkar “habis” sebelum kampanye dimulai.

Keramat kuning Golkar kala itu, tak berarti. Tak lagi diindahkan. Mereka habis oleh perbuatan yang kelihatannya sepele, tetapi berdampak sangat besar.

Massa yang marah karena merasa kekhusyu’an sholat Jum’atnya terganggu, seakan tak puas hanya dengan menghakimi sendiri “oknum” yang kebablasan, melakukan tindakan yang tak bisa dibilang bijaksana.

Persoalannya, ternyata bukan hanya soal sikap anti terhadap segelintir oknum tersebut. Tetapi juga terhadap keseluruhan institusi yang menaungi oknum itu. Hal ini diperparah dengan “pertunjukan” show of force kampanye Golkar (Mohtar Mas’oed, Setia Budhi, Amuk Banjarmasin, YLBHI Jakarta, 1997).

Hari itu, 11 tahun silam, Golkar dilucuti. Pergerakan massa yang muncul nyaris serentak diseantero kota Banjarmasin, meluluhlantakkan kota seribu sungai itu. Segala sesuatu yang berbau Golkar dan kuning, diberangus.

Tiba-tiba, orang yang biasanya mengagungkan warna kuning, hari itu beringas. Dengan jumlah massa yang terus bertambah, mereka berani memaksa setiap orang yang mengenakan atribut kuning untuk melepaskannya. Walau mungkin yang dipaksa tak lebih dari sepuluh orang, karena sisanya melepas dengan suka rela.

Segera saja, dengan kecepatan luar biasa, atribut dan semua yang bernuansa kuning, hilang. Bahkan, orang yang bergigi kuningpun enggan tersenyum. Yang kasihan tentu saja, para wanita yang mengenakan atribut Golkar. Mereka dipaksa dan terpaksa melepaskannya hingga nyaris bugil. Untunglah masih ada orang yang mau meminjamkan baju sekedar menutup badan.

Kerugian bukan hanya pada infra struktur, tetapi juga nyawa manusia. Diperkirakan, korban yang meninggal, luka-luka dan hilang, mencapai ribuan jumlahnya.

Hari itu, sekali lagi, kuning betul-betul kehilangan kekeramatannya. Rupanya pada masyarakat Banjar, warna kuning selain mempunyai kedudukan, derajat tinggi dan agung, juga merupakan symbol kekuasaan. Warna itu digambarkan dekat dengan kalangan penguasa, bangsawan dan hartawan.

Serangan terhadap Golkar terjadi begitu cepat, spontan dan nyaris bersamaan. Hal ini menyebabkan aparat keamanan yang jumlahnya memang sedikit, kesulitan dan tak berkutik. Peristiwa 23 Mei, membuat kampanye Golkar gagal total!

Setelah penguasaan dan penaklukan, massa melakukan konvoi keliling kota. Teriakan dan seruan dengan nada mengejek Golkar bergema nyaring, parau dan menakutkan. Mereka menguasai kota dalam arti yang sebenarnya, karena aparat keamanan dibuat membeku. Anehnya, konvoi itu disambut meriah.

Warga tumpah ruah kejalan. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menyediakan makanan dan minuman gratis dipinggir jalan. Mereka tampak gembira saat itu, seakan sedang merayakan kemenangan.

Symbol kuning yang mestinya gemerlap, menjadi redup sama sekali. Kuning yang penuh keagungan, kini berarti kecelakaan. Dalam sejarah bangsa ini, kiranya baru itulah terjadi, dimana sebuah kampanye dikudeta.

Memang, kampanye itu didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Tapi justru hal itulah yang membuat kudeta itu menjadi mungkin.

Kini, pasca diadukannya harian pagi Sinar Kalimantan ke Polda Kalsel oleh Golkar dengan tuduhan pencemaran nama baik, menimbulkan reaksi keras dimasyarakat. Para pakar dan ahlipun tak kuasa menahan diri untuk urun rembuk.

“Bak menembak nyamuk dengan meriam,” ujar seorang pengamat politik, Taufik Arbain.

Langkah Golkar dinilai tak bijaksana, mungkin. Tetapi, akankah hal ini bisa memicu kudeta dalam bentuk lain?

Pemilu 2009 sudah diambang mata. Kampanye terbuka tak lama lagi digelar. Dalam konteks ini, akankah kuning kembali kehilangan kekeramatannya?

Entahlah…

Read Full Post »